SENTANI, lpplrku.jayapurakab.go.id – Perum Bulog Kantor Wilayah Papua dan Papua Barat mulai menyalurkan bantuan pangan beras tahap pertama untuk alokasi bulan Juni dan Juli 2025 kepada masyarakat penerima bantuan di wilayah Pemerintah Kabupaten Jayapura. Hal ini ditandai dengan lounching pelepasan bantuan pangan beras langsung oleh Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H, didampingi Wakil Bupati Jayapura, Haris Richard S. Yocku, S.H., Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Perum Bulog wilayah Papua dan Papua Barat, Ahmad Mustari, berlangsung di Lapangan Apel Kantor Bupati Jayapura, Senin, 28/07/2025.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Perum Bulog wilayah Papua dan Papua Barat, Ahmad Mustari mengatakan beras yang siap disalurkan sebanyak 175.360 ton, bantuan ini sesuai data dari Badan Pangan Nasional diperuntukan kepada 8.768 penerima bantuan yang tersebar di 139 kampung dan 5 kelurahan di 19 Distrik.
“Ini merupakan program pemerintah yang diberikan kepada bulog untuk disalurkan kepada masyarakat, mengenai syarat bagi masyarakat yang menerima cukup datang ke lokasi yang sudah ditentukan dengan membawa KTP, sebab bulog sudah memiliki data masyarakat dari badan pangan nasional,” ujar Ahmad Mustari kepada media.
Bantuan beras yang disalurkan ini, kata Ahmad Mustari bertujuan untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga dengan dilaunchingnya bantuan cadangan beras secara simbolis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, maka pihaknya akan langsung menyalurkan kepada penerima bantuan.
Ahmad menjelaskan, bantuan ini akan disalurkan kepada masyarakat dengan ketentuan tidak boleh diperjualbelikan, sebab bantuan ini diberikan untuk penuhi kebutuhan konsumsi harian masyarakat.
Sementara itu, Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H., menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pihak Bulog Papua yang sudah memberikan bantuan beras kepada masyarakat yang ada di 19 Distrik.
Bantuan ini dipandang sangat baik membantu masyarakat Kabupaten Jayapura dan sesuai dengan program Bupati dan Wakil Bupati Jayapura di mana setiap kampung menerima 1 ton beras dan itu sedang berjalan.
“Dengan bantuan yang diberikan baik dari bulog dan pemerintah, masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan, karena bantuan dari pemerintah sudah jalan. Hal ini berkesinambungan dan kedepan program ini dapat terus berjalan. Beban masyarakat sekitar 70-75 persen harus diperhatikan negara dan pemerintah,” terangnya.
Bupati Yunus Wonda menegaskan aparat terkait dalam hal ini Kepala Distrik dan Kepala Kampung harus mendukung proses penyaluran dengan baik dan lancar kepada penerima bantuan.
“Tidak boleh melakukan penyelewengan (menjual beras), bila ketahuan akan diberikan sanksi tegas pemecatan,” tegas Bupati.
Penulis: Imel
Editor: Ambros
Admin: Antony
