SENTANI, lpplrku.jayapurakab.go.id – Antrian panjang kendaraan yang mengantri untuk pengisian BBM di tiga SPBU Kabupaten Jayapura, yakni di SPBU Hawaii, SPBU Kota Sentani dan SPBU Doyo Baru terus terjadi.
Uniknya antrian panjang di tiga SPBU di Kabupaten Jayapura ini hanya terjadi saat ada ketersediaan BBM jenis Pertalite. Karena antrian panjang ini akan terurai dengan sendiri nya saat BBM yang tersedia di SPBU tersisa BBM jenis Pertamax.
Apalagi terjadinya antrian panjang kendaraan untuk pengisian BBM di tiga SPBU Kabupaten Jayapura sejak Juni 2022 lalu hingga awal Juli 2022 ini mulai menimbulkan kekhawatiran kelangkaan BBM.
Selain sulit mendapat BBM, masyarakat juga mengkhawatirkan terjadinya kenaikan ongkos transportasi secara sepihak dan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok lainnya di pasaran.
Menyikapi hal ini Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., meminta kepada masyarakat agar tetap tenang dan menunggu regulasi yang akan dikeluarkan pemerintah, mengingat baru saja dilakukan pergantian Menteri Perdagangan (Mendag) RI oleh Presiden Joko Widodo.
“Ya, itu adalah kebijakan negara dan sekarang kan Menteri Perdagangan yang baru untuk melihat bisnis itu seperti apa, kelancaran-kelancarannya di pasar atau masyarakat. Kita tunggu aja, yang penting ada regulasi ditegakkan itu saya pikir semua bisa mendapat pelayanan yang terbaik,” ujarnya ketika menjawab pertanyaan wartawan, di Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, pekan kemarin.
Orang nomor satu di Bumi Kenambai Umbai ini juga meminta polisi untuk tidak segan-segan bertindak tegas apabila terindikasi ada pihak lain yang memanfaatkan situasi ini dengan melakukan penimbunan BBM atau mencari keuntungan pribadi.
“Ya, kita minta polisi lebih tegas untuk hal-hal itu. Jadi, posisikan diri sebagai pengawas, ya begitu saja. Supaya semua ini bisa lancar, jadi kalau ada gerakan-gerakan seperti itu polisi sudah tahu, jangan ada lagi begitu. Jangan setengah-setengah atau jangan abu-abu, harus tegas mulai dari Polda sampai ke Polres-Polres. Masyarakat berharap karena ada lembaga penegak hukum di situ karena ada pengawasan dan penegakan hukum,” bebernya.
“Karena masyarakat tidak mengerti banyak mengenai bisnis-bisnis seperti ini. Masyarakat tahunya itu bagaimana mereka bisa membeli, yaitu ada uang dan ada barang, maka masyarakat membelinya. Kalau masyarakat dipermainkan dengan harga yang naik, maka mereka mengalami kesulitan juga. Itulah yang kita harapkan, penegakan hukum yang dilakukan harus lebih tegas lagi. Supaya tidak ada lagi penimbunan-penimbunan terhadap BBM,” sambungnya.
Untuk itu, Bupati Jayapura dua periode ini berharap ketegasan pihak-pihak terkait untuk menjaga kestabilan BBM di daerah ini, dengan menjaga ketersediaan BBM yang cukup, tindakan hukum kepada yang melakukan praktek menimbun BBM.
Dengan adanya penegakan hukum secara tegas ini, akan memberi rasa aman di tengah masyarakat. Karena pada prinsipnya, masyarakat hanya ingin ada BBM yang tersedia cukup untuk memenuhi hajat hidup mereka.
Kelangkaan BBM juga dapat berdampak efek domino, yaitu kenaikan harganya yang di tingkat pengecer dan juga dapat berimbas pada meningkatnya biaya produksi dan juga kenaikan harga komoditi masyarakat yang lainnya.
