SENTANI, lpplrku.jayapurakab.go.id – Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Papua, Nerius Auparay dalam sambutannya mendapat apresiasi dari Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi untuk Kabupaten Jayapura sebab dinilai berhasil dalam penurunan angka stunting dalam waktu dua tahun terakhir.
“Kami dari Perwakilan BKKBN Provinsi Papua mengapresiasi penurunan stunting di Kabupaten Jayapura, karena pada tahun 2021 ke 2022 turun 9,3 persen jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Papua ada yang cuma 1-2 persen saja,” jelasnya.
Kata Nerius, program yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam rangka penurunan stunting benar-benar dijalankan dengan upaya memberikan kontribusi positif terhadap penurunan stunting di Kabupaten Jayapura.
Di Papua kata Nerius ada dua kabupaten di Papua yang angka stuntingnya masih tinggi, yakni Kabupaten Supiori dan Mamberamo Raya.
Prevalensi Stunting di Papua masih tinggi di angka 34,6 persen. Dengan adanya komitmen dari semua kepala daerah yang ada di Provinsi Papua bisa menurunkan angka stunting sesuai dengan target 14 persen pada tahun 2024.
Sementara itu, Penjabat Bupati Kabupaten Jayapura, Triwarno Purnomo mengatakan dalam menangani stunting perlu melibat semua stakeholder termasuk juga sarana pendukung dalam menjangkau pelayanan.
Kata Triwarno dari bulan Februari Pemerintah Kabupaten Jayapura sudah melakukan pengukuran secara bersamaan dalam pelayanan kesehatan sampai tingkat kampung.
“Kita berharap dengan pengukuran yang dilakukan bisa mendapatkan data yang valid, sehingga mengurangi data prevalensi sesuai dengan target Nasional yaitu 14 persen,” ungkapnya.
Tak hanya itu, kata Triwarno pihaknya telah melakukan upaya pemberian vitamin tambah darah pada remaja putri di tingkat SMP dan SMA, pelayanan Posyandu, dari Rumah sakit yang terutama melakukan sosialisasi dan penguatan komunikasi dalam rangka bersama menurunkan stunting.
Pj Triwarno mengingatkan dan mengajak sama-sama bertanggung jawab dalam penanganan stunting mulai dari Dinas Kabupaten, Distrik dan Kampung harus tepat sasaran dalam penggunaan anggaran. Porsi untuk penanganan, pencegahan dan penyembuhan, semua sudah punya anggaran masing-masing, sehingga tidak boleh diganggu, sebab anak lebih penting dari operasional lainnya.
Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kampung prioritas penggunaan Dana Kampung 2023 terdapat alokasi untuk penanganan stunting. Diharapkan kepada semua Kepala Kampung tidak bermain-main dengan Dana Kampung setiap tahunnya mereka terima, di mana penanganan stunting, PKK dan Posyandu harus disalurkan semua sesuai dengan bagiannya dan Kepala Kampung harus bertanggung jawab pada penurunan angka stunting terlebih bagi Kabupaten Jayapura.
“Dirinya juga meminta kepala BKKBN Provinsi untuk mendukung dalam penurunan angka stunting, sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar formalitas di atas meja, tetapi kita mampu melaksanakannya sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing,” harapnya.
