SENTANI, lpplrku.jayapurakab.go.id – Dari data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK) ada 6000 anak yang putus sekolah di Kabupaten Jayapura, hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPEDA) Parson Horota Saat diwawancara di ruang kerjanya usai melakukan rapat koordinasi terkait data sinkronisasi data P3KE, Senin (28/08/2023).
“6000 anak putus sekolah usia belajar menjadi perhatian kita bersama, terlebih dinas terkait karena keluarga tidak mampu berdampak pada anak tidak bersekolah dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) mengalami putus sekolah di Kabupaten Jayapura,” ungkap Parson Horota.
Kata Parson, data 6000 anak putus sekolah dari data Menteri PMK ini kami tindaklanjuti bersama Dinas Pendidikan. Melakukan validasi data dari Disdukcapil, apakah benar ada ribuan anak putus sekolah.
Ia mengaku, data Menteri PMK sangat akurat, ada nama dan alamat lengkap, untuk itu Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura sebaiknya melakukan validasi sesuai alamat yang ada di data PMK. Hal ini penting untuk cepat ditindaklanjuti penanganannya.
Validasi data ini penting dilakukan jangan sampai waktu di data Menteri PMK kondisi putus sekolah, tetapi sekarang sudah bersekolah. Dinas Pendidikan harus turun ke kampung-kampung yang ada di 19 Distrik untuk mengetahui dengan tepat, apa faktor mengapa 6000 anak di Kabupaten Jayapura bisa putus sekolah.
“Dilakukannya validasi kita mengetahui anak putus sekolah karena tidak ada biaya, guru yang tidak tersedia, sarana pendidikan yang tidak ada, sekolah yang terlalu jauh. Faktor-faktor ini perlu diketahui agar bisa dicari jalan keluarnya,” ucapnya.
Angka 6000 anak putus sekolah, menjadi beban pemerintah untuk kita bisa mengatasinya dan apabila dibiarkan akan menjadi beban daerah dalam membangun bidang pendidikan bagi ribuan anak putus sekolah.
