SENTANI, lpplrku.jayapurakab.go.id – Pj Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo, S.STP., M.Si melakukan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan kepada Kepala Kampung dan Anggota Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) di 20 kampung. Satu Kepala Kampung yang dilantik yakni Kepala Kampung Kwadiware, Distrik Waibu, Markus Tungkoye, di lapangan apel Gunung Merah Sentani, Selasa (05/12/2023).
Pada pelantikan turut hadir, Sekda Kabupaten Jayapura Hana Hikoyabi, Asisten I Setda Kabupaten Jayapura Elphina Situmorang dan pimpinan serta jajaran OPD, dan Kepala Distrik.
Pj Triwarno, dalam sambutan mengatakan kepada Kepala Kampung dan Bamuskam yang dilantik harus mampu bekerja dengan baik sesuai dengan aturan, tidak boleh menyalah gunakan jabatan.
“Apalagi sudah memasuki pesta demokrasi Pemilu serentak 2024. Aparat kampung dan Bamuskam tidak boleh melakukan politik praktis, jaga independen dan netralitas,” ucapnya.
Orang nomor satu di Kabupaten Jayapura juga mengingatkan, untuk kepala kampung dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa, alokasi dana desa harus digunakan tepat sasaran sesuai aturan yang berlaku, karena masyarakat di kampung sudah memberikan kepercayaan kepada kepala kampung saat dipilih menjadi amanah ini harus benar- benar dijaga dengan baik, termasuk Bamuskam dalam menjaga tugasnya untuk mengawasi semua program kegiatan di kampung.
“Saya harap pengukuhan Kepala Kampung dan 20 anggota Bamuskam yang dilantik harus ada tanggung jawab yang melekat untuk bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan sumpah janji bahwa tanggung jawab ini bukan hanya bertanggung jawab di dalam pelayanan kita, tetapi tanggung jawab kepada Tuhan dan juga kepada semua anggota Bamuskam dan Aparat Kampung,” harapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura, Steven Ohee mengatakan, Pengukuhan anggota Bamuskam di 20 kampung yang ada di 6 Distrik Kabupaten Jayapura telah menerima SK dan nanti akan didorong lagi ada pelantikan Bamuskam di 22 kampung di mana saat ini masih menunggu SK-nya.
“Diharapkan, Kepala Kampung dan Bamuskam bisa bekerja dengan baik tidak boleh melakukan politik praktis selama ada Pemilu 2024 dan bisa membantu program pemerintah,” pungkasnya.
