SENTANI, lpplrku.jayapurakab.go.id – DPRD Kabupaten Jayapura menggelar pembukaan Sidang Paripurna I Masa Sidang I tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura Tahun 2023, Selasa, 31 Januari 2023 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Jayapura, Kompleks Perkantoran Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura.
Pembukaan sidang paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Klemens Hamo, S.IP., M.H., didampingi oleh Wakil Ketua I Drs. H. Muhammad Amin dan Penjabat (Pj) Bupati Jayapura Triwarno Purnomo, S.STP., M.Si.
Menurut laporan dari Sekretaris Dewan, anggota DPRD Kabupaten Jayapura yang hadir sebanyak 17 orang dan yang tidak hadir sebanyak 8 orang.
Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Klemens Hamo, S.IP., M.H., dalam sambutan pembukaannya menyampaikan bahwa berdasarkan surat masuk Nomor: 188.1/0155/SET tanggal 31 Januari 2023 tentang penyampaian satu (1) Raperda usulan eksekutif yang telah dibacakan oleh Sekretaris DPRD dan lima (5) Raperda hak inisiatif Dewan yaitu, Raperda tentang perubahan tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah dan Raperda tentang pendidikan Otsus, Raperda tentang pengangkatan DPRK Otsus.
“Kemudian, Raperda tentang perubahan ketiga peraturan daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2022 tentang retribusi perizinan tertentu. Serta, Raperda tentang perlindungan produk lokal daerah,” ujarnya.
Lanjut Klemens Hamo menyampaikan, Badan Musyawarah DPRD telah mengadakan rapat Banmus pada Senin, 16 Januari 2023 lalu dengan menetapkan jadwal yang salah satunya agendanya adalah pelaksanaan sidang paripurna I masa sidang I tahun 2023 akan berlangsung dari tanggal 31 Januari 2023 hingga 10 Maret 2023.
“Maka melalui kesempatan ini, kami atas nama pimpinan DPRD Kabupaten Jayapura mengimbau kepada seluruh anggota dewan, juga alat-alat kelengkapan dewan dan juga pimpinan fraksi-fraksi dewan, serta pihak-pihak yang terkait dalam pembahasan materi persidangan kali ini. Supaya menggunakan waktu yang telah ditetapkan secara optimal dengan menyumbangkan pikiran yang dapat memberikan nilai tambah pada materi persidangan ini,” bebernya.
Atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Jayapura, Klemens Hamo mengucapkan terima kasih dan juga memberikan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Penjabat Bupati Jayapura dan jajarannya yang telah menyampaikan materi sidang kepada dewan yang selanjutnya akan dibahas dan dikaji sesuai dengan prosedur dan tahapan pembahasan yang berlaku di DPRD Kabupaten Jayapura.
“Melalui kesempatan ini, kami dari pimpinan dewan mengajak rekan-rekan anggota dewan dalam alat-alat kelengkapan dewan maupun fraksi-fraksi dewan agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta fungsi yang diamanatkan kepada kita bersama selaku wakil rakyat untuk menyelesaikan secara serius tugas ini dengan memanfaatkan waktu yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien,” ajaknya.
Pada kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Bupati Jayapura Triwarno Purnomo, S.STP., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan dalam upaya memenuhi kewajiban konstitusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai kebutuhan daerah, maka kita sama-sama telah menghasilkan enam (6) rancangan peraturan daerah (Raperda).
“Dari kami eksekutif mengusulkan satu (1) Raperda yaitu, Raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika.
“Narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan juga pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama,” imbuhnya.
“Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda,” tambah Triwarno Purnomo.
Peredaran Narkotika, katanya, dewasa ini cenderung semakin luas. Sasarannya menembus berbagai lapisan masyarakat, bahkan telah merambah ke kampung. “Oleh karena itu, pemerintah daerah dengan segala keterbatasan kewenangan dalam penanggulangan narkotika harus melakukan berbagai upaya agar penyalahgunaan narkoba tidak mempercepat hilangnya generasi,” ujar mantan Sekretaris DPRD Kabupaten Keerom ini.
Mengakhiri sambutan, Pj Bupati Jayapura menyampaikan selamat melaksanakan rapat-rapat pembahasan, kiranya Allah Yang Maha Besar senantiasa membimbing dan memberkati kita semua dalam mengemban tugas pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Jayapura.
“Saya juga ucapkan terima kasih atas kerjasama, kesungguhan dan sumbangan pemikiran dari anggota DPRD dalam pembahasan, yang selanjutnya dapat disetujui menjadi perda sebagai payung hukum di Kabupaten Jayapura,” pungkas mantan Pjs Bupati Asmat ini.
