SENTANI, lpplrku.jayapurakab.go.id – Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Jayapura, Theopilus H. Tegai mengaku optimis bisa mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jayapura tahun 2021 meski hingga kini pandemi Covid-19 masih belum ada tanda-tanda mereda.
Karena pada tahun 2021 ini, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura menargetkan pemasukan PAD senilai 100 miliar rupiah.
“Target kami tahun ini khusus untuk Bappenda Rp 100 miliar. Dari 100 miliar rupiah itu bila dibagikan ke dalam 12 bulan minimal setiap bulan itu pungutan pajak retribusi yang dikelola oleh Bappenda kurang lebih Rp 8,3 miliar. Jadi pengalaman tahun lalu tidak boleh terjadi lagi,” ujar Theopilus Tegai di Kantor Bappenda Kabupaten Jayapura, Rabu (20/1/2021).
Untuk itu, pihak Bappenda Kabupaten Jayapura telah melaksanakan rapat evaluasi untuk rencana dan program kerja tahun 2021 terkait target PAD bagi Kabupaten Jayapura yang dikelola oleh instansi tersebut.
Lanjut pria yang akrab disapa Theo ini mengatakan, melalui rapat tersebut pihaknya juga melakukan evaluasi terkait hasil studi banding yang dilakukan pihaknya ke Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Jayapura, terkait strategi yang dilakukan oleh Bappenda Kota Jayapura dalam merealisasikan target PAD di Kota Jayapura pada tahun 2020.
“Kami melakukan rapat evaluasi dan rencana kerja untuk tahun 2021,” katanya.
Melalui rapat itu, kata Theo juga, pihaknya melakukan evaluasi dari hasil studi banding yang dilakukan pihaknya ke Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Jayapura.
“Sejumlah pejabat Eselon 3 dan Eselon 4 saya perintahkan untuk studi banding ke Bappenda Kota Jayapura, karena tahun lalu mereka mencapai target bahkan surplus. Sementara kita tidak mencapai target, sehingga mereka perlu belajar ke sana,” katanya.
Setidaknya ada sejumlah poin penting yang menjadi catatan pihaknya dari hasil studi banding tersebut.
Pertama, ASN dan tenaga kontrak harus berkomitmen untuk menjalankan program yang sudah di rencanakan. Kemudian harus selalu mengupdate data dan melalukan koordinasi bidang yang solid. Selanjutnya efektif pendataan, kemudian penertiban objek pajak, validasi data parkir di tepi jalan dan penagihan tim.
Oleh karena itu, dari sejumlah catatan yang diperoleh dari hasil studi banding itu wajib untuk ditindaklanjuti, sehingga itu menjadi dasar bagi setiap ASN maupun stafnya dalam menjalankan tugas agar target yang sudah ditetapkan itu bisa tercapai.
Sementara itu, untuk pemasukan pajak yang terbesar sampai saat ini masih dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB). Namun dirinya mengakui di Kabupaten Jayapura khususnya di wilayah pembangunan (WP) I masih banyak potensi-potensi pajak yang belum terdata. Sehingga di tahun ini, pihaknya sudah meminta kepada seluruh stafnya agar perlu mendata ulang potensi-potensi sumber pajak yang ada, sehingga ini juga akan memberikan dampak positif terkait pencapaian di tahun 2021 ini.
“Kita harus turun ke lapangan, karena ada beberapa objek-objek besar yang belum didata. Sementara potensi pajak kita yang terbanyak itu ada di Distrik Sentani dan Distrik Waibu,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Theo mengajak seluruh pegawai dan stafnya agar berbenah diri dan tidak boleh bermain-main dalam melaksanakan tugas yang sudah diberikan dan dipercayakan itu. Karena menurutnya, para pegawai dan staf yang sudah diberikan kepercayaan untuk mengelola itu sebenarnya sudah diberikan fasilitas mulai dari kendaraan dinas termasuk juga dana operasional.
“Makanya kalau tidak bisa kerja bagus, itu juga saya bingung. Ada surat tugas, ada uang transport, dikasih mobil dan dikasih motor. Apalagi, ya berarti SDMnya,” keluh Theo.
Di tahun 2020 lalu, Theo menyampaikan, bahwa pihaknya tidak mencapai target PAD yang sudah ditargetkan sebelumnya. Akan tetapi, di tahun 2021 pihaknya sudah menargetkan PAD senilai 100 miliar rupiah yang khusus dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.
