Hadiri LPPD Tahun Anggaran 2022, Kinerja Pemkab Jayapura Perlu Ditingkatkan Ungkapan Staf Ahli Ditjen Otda Kemendagri

Berita Daerah Keuangan Layanan

Sambutan Plh Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kemendagri Dra. Imelda, M.AP., pada pembukaan kegiatan Evaluasi Asisment LPPD Kabupaten Jayapura TA. 2022

SENTANI, lpplrku.jayapurakab.go.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura menggelar Evaluasi Kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 bertempat di Lt. III Ballroom Hotel Horex, Sentani 20/07/2023.

Kegiatan LPPD yang dilakukan oleh Pemkab Jayapura merupakan agenda rutin setiap tahun, dalam rangka mengukur Perkembangan Kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor.

Kegiatan yang dihadiri oleh Plh Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kemendagri Dra. Imelda, M.AP., didampingi Sekda Kabupaten Jayapura Dra. Hana S. Hikoyabi, S.,Pd., M.KP., bersama Asisten I Bidang Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura, Elvina Situmorang, S.STP., M.KP serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Jayapura.

Dalam penyampaian Plh Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Direktorat Jendral Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri Dra. Imelda, M.AP.,  mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk tahun 2022 mempunyai kinerja yang baik untuk di seluruh Provinsi Papua dan masih perlu untuk dibenahi.

“Untuk capaian kinerja Kabupaten Jayapura secara keseluruhan memang masih perlu perbaikan peningkatan dan memang karena sampai dengan hari ini status kinerja Kabupaten Jayapura itu masih rendah,” ungkap Imelda.

Dirinya juga mengaku untuk status kinerja Pemkab Jayapura sampai saat ini masih tergolong rendah secara nasional dan diharapkan pada kegiatan evaluasi LPPD ini bisa meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah di Tahun Anggaran 2023.

“Kegiatan pada hari ini, untuk menunjukkan penambahan capai-capaian yang ada, dalam urusan Pelayanan Dasar, Tingkat Hunian, atau Pelayanan Air Minum Bersih atau memang untuk anak-anak yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan, yang belum bersekolah itu menjadi catatan-catatan Kementerian Dalam Negeri untuk jadi acuan data kinerja Pemerintah Kabupaten Jayapura,” jelasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *