SENTANI, lpplrku.jayapurakab.go.id – Ketua Pemuda Tabi Bersatu, Alberth Yohanes Manggo mengatakan, jika wacana Daerah Otonomi Baru atau DOB Provinsi Papua menjadi beberapa wilayah akan terus didorong hingga terwujud.
Karena pro kontra Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua terus terjadi hingga hari ini. Tak seperti beberapa wilayah adat La Pago yang menolak DOB, masyarakat di wilayah adat Tabi yang menjadi cikal bakal pusat pemerintahan di Tanah Papua (Papua dan Papua Barat) justru mendukung penuh pemekaran Provinsi Papua.
Hal ini didasari pada beberapa faktor, pertama soal kondisi geografis Papua yang sangat luas. Kemudian, angka pengangguran yang dinilai masih cukup banyak, kesejahteraan masyarakat yang juga belum merata, pendidikan dan kesehatan juga masih menjadi alasan.
Atas dasar tersebut, perjuangan pemekaran didorong oleh Asosiasi Bupati dan Walikota Seluruh Tanah Tabi dan para tokoh adat di wilayah adat Tabi sejak beberapa tahun lalu dan di era pemerintahan Presiden RI Joko Widodo, pemekaran yang diperjuangkan sudah disetujui Presiden.
Pro kontra ini menjadi hal yang lumrah, namun perjuangan masyarakat adat di wilayah adat Tabi untuk memperjuangkan hak kesulungan atas wilayahnya sendiri tentu butuh perjuangan ekstra.
Nah, atas hal ini Pemuda Tabi Bersatu kemudian menginisiasi dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama para tokoh di wilayah adat Tabi, yang meliputi tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan, serta anggota MRP dan DPR Papua dari wilayah adat Tabi.
Hearing yang dilakukan untuk menyatukan persepsi ini digelar, di Aula Puspenka, Hawaii, Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura Sabtu 19 Maret 2022 sore.
“Kami dari Pemuda Tabi akan berdiri di depan mengawal apa yang telah menjadi kesepakatan bersama Asosiasi Bupati dan Walikota se-Tanah Tabi untuk pemekaran. Kami akan mendorong terus ini hingga pemekaran terwujud,” kata Alberth dengan tegas.
Dirinya menyebut, kebijakan pemerintah atas pemekaran adalah solusi terbaik untuk mengentaskan berbagai persoalan yang terjadi. Mulai kesejahteraan, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta sektor lain yang terjadi ketimpangan.
“Kami melihat orang tua-tua kita, saudara-saudara kita di kampung-kampung yang selama ini jalannya belum tembus dan terdapat kesenjangan dan terisolasian keterpurukan secara ekonomi. Nah, ini yang perlu kita selamatkan. Tidak ada cara lain, karena dengan pemekaran lah persoalan yang ada akan terselesaikan,” katanya.
Menurut Alberth, Pemerintahan Pusat yang telah menyetujui rencana pemekaran wilayah di Provinsi Papua, jangan disia-siakan. Pemerintah telah menjawab aspirasi masyarakat yang sejak dulu diperjuangkan.
“Ini peluang yang tidak boleh disia-siakan, jadi silahkan saja, teman-teman di Laa Pago dan Mee Pago menolak, silahkan saja. Namun kami di Tabi mendukung apa yang sudah disampaikan oleh Asosiasi Kepala Daerah Tabi. Kami akan kawal dan dorong pemekaran harus terwujud,” tutur Alberth di akhir wawancaranya.
Sementara, Ketua Forum Masyarakat Tabi Bangkit, Pdt. Alberth Yoku, S.Th, mengaku, jika masyarakat adat Tabi mendukung penuh program pemekaran wilayah di Papua oleh pemerintah.
“Ketegasan dari kami, bahwa masyarakat adat Tabi mendukung semua hal yang sudah resmi diumumkan oleh Negara yang sudah diundang-undangkan. Yang artinya, mempunyai kepastian hukum. Maka harus kita dukung penuh, nanti mau model seperti apa akan kita bicarakan,” jelasnya.
Dikatakan, tanah Tabi adalah pusatnya pendidikan dan lain sebagainya di Papua, masyarakat dari segala penjuru wilayah datang ke Tabi, sehingga abdikan diri ke masyarakat di kampung halaman jika studi itu telah rampung.
“Kalau sudah selesai, ya bangun daerahnya. Kampungnya biar maju, praktekkan ilmu dan kepakaran yang sudah diperoleh dari Tabi ke kampung masing-masing. Tabi ada kami, biarkan kami yang membangun negeri kami sendiri,” ucapnya.
Dikatakan, pemahaman pemekaran daerah jangan hanya dilihat dari sisi politis saja. Namun pemekaran adalah bagian dari pemerataan pembangunan dan lain sebagainya.
“Mari kita terima dengan sukacita pemekaran ini, mari bangun kampung kita. Kalau pemerintah sudah putuskan ada kebijakan negara, ada berbagai kemungkinan jabatan seperti Gubernur legislatif, ada eksekutif, ada anggaran dan ada lainnya. Maka silahkan balik agar kita bangun kampung-kampung kita,” kata mantan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua ini.
Dikatakan lagi, Pemekaran daerah penting agar tidak ada penumpukan sumberdaya manusia (SDM) seperti yang terjadi di Tabi saat ini.
Distribusi SDM bisa dilakukan dengan pemekaran, sehingga lapangan kerja terbuka. Dirinya juga menyebut jika pihak-pihak yang masih menolak DOB perlu diberikan pemahaman.
“Ya mungkin hanya beberapa pihak saja yang masih menolak, dan perlu diberikan pemahaman. Jangan ditumpangi kepentingan politik lain. Pemekaran jadi, balik ke kampung dan bangun kampungnya masing-masing,” pungkas pria yang juga Ketua FKUB Kabupaten Jayapura tersebut.
