SENTANI, lpplrku.jayapurakab.go.id – Pro kontra terkait rencana Pemerintah Pusat melakukan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua masih terus berlangsung, baik yang mendukung maupun yang menolak rencana pemekaran DOB tersebut.
Menyikapi kondisi ini, Ketua Forum Kepala Daerah se-Wilayah Adat Tabi, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., sekaligus Bupati Jayapura ini pun menegaskan, kondisi ini merupakan hal yang biasa dan sesuatu yang lumrah terjadi, tetapi selalu menimbulkan pro dan kontra setiap lahirnya sebuah keputusan.
Namun sebagai bangsa yang besar, Mathius Awoitauw kembali menegaskan, sebaiknya penyampaian aspirasi juga dapat dilakukan dengan cara-cara yang beradab.
“Kalau kontroversi itu kan biasa. Bisa lihat di berbagai kesempatan, bahwa itu selalu ada pro kontra. Tapi sebagai suatu bangsa, kita harus taat kepada ketentuan yang sudah ada. Jadi, ini sudah digariskan dan ini adalah kesepakatan kita, bahwa Undang-Undang Otsus itu sudah memberi jaminan kepastian untuk kita melakukan ini. Proses-proses itu Pemerintah Pusat sudah kasih informasi, baik dalam proses-proses evaluasi Otsus tersebut,” katanya ketika dikonfirmasi wartawan di Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, kemarin.
“Kita tidak konsisten, kita tidak jujur gitu. Nah, inikan harus dibicarakan dan diarahkan. Tetapi saya berpikir, bahwa banyak aspirasi yang sudah di akomodasi. Jadi, kalau sekarang ada yang (menolak) ini nanti kita bertanya itu ada apa lagi. Tidak ada sesuatu yang sempurna begitu, sambil berjalan dulu,” tambahnya.
Selain itu, Mathius juga menambahkan, jika selama Otsus berlangsung, Kabupaten Jayapura belum pernah menerima bantuan dana infrastruktur yang bersumber dari dana Otsus tersebut.
Untuk itu, dirinya sangat tidak setuju jika saat ini ada pihak-pihak tertentu yang memunculkan narasi-narasi yang membingungkan masyarakat.
“Kami di Jayapura ini, bantuan dana Otsus infrastruktur saja itu tidak pernah dapat selama Otsus ini ada. Itukan tidak adil, jadi jangan buat narasi-narasi yang membingungkan masyarakat dan itu tidak boleh. Kita harus jujur, dan apa yang dinyatakan di forum Tabi itu, dari seluruh komponen masyarakat dari kabupaten/kota di wilayah adat Tabi,” imbuh Bupati Jayapura dua periode ini di akhir wawancaranya.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Forum Kepala Daerah se-Wilayah Adat Tabi menggelar pertemuan bersama seluruh komponen masyarakat yang ada di wilayah Tabi untuk menjaring aspirasi masyarakat. Di mana, hasil dari pertemuan tersebut lahir sebuah kesepakatan yang dimuat dalam sebuah deklarasi bersama masyarakat adat Tabi yang mendukung pemekaran DOB di Provinsi Papua.
