SENTANI, lpplrku.jayapurakab.go.id – Dalam rangka mendapatkan pengetahuan langsung terkait pelaksanaan program kerja sama Pemerintah Republik Federal Jerman dan Pemerintah Republik Indonesia di Kabupaten Jayapura, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, S.E., M.Si didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Dra. Hana Hikoyabi, S.Pd., M.KP dan sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait menerima kunjungan Delegasi Jerman, Senin (8/8).
“Kunjungan sekaligus audiens dengan bapak Bupati bertujuan untuk kami mendapatkan pengetahuan langsung terkait kerja sama, mendapatkan masukan-masukan yang bermanfaat bagi perbaikan ke depan,” ujar Mr. Oliver Hoppe (Development Cooperation Counsellor, Kedutaan Besar Jerman) didampingi Mr. Martin Hansen (Direktur GIZ Indonesia, ASEAN & Timor-Leste) beserta tim FORCLIME (5 orang) dan CPFS (7 orang) melalui rilis surat permintaan audiens kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura. Dijadwalkan delegasi dari Kedutaan Besar Jerman dan GIZ akan melakukan kunjungan kerja di Jayapura sejak tanggal 8–12 Agustus 2022.
Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, S.E., M.Si saat diwawancarai usai audiens bersama Delegasi Jerman ini mengatakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura telah berkerja sama dengan Kedutaan Jerman Melalui GIZ, sehingga pertemuan tersebut lebih banyak berdiskusi dan saling sharing bersama.
“Kerja sama ini baik untuk pengelolaan keuangan daerah maupun untuk pemberantasan korupsi dan Sumber Daya Alam. Nah, pertemuan tersebut lebih banyak berdiskusi dan saling tukar pikiran terkait kerja sama yang telah terjalin antara Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan kedutaan Jerman,” imbuhnya usai pertemuan yang berlangsung di ruang VIP Bupati Gunung Merah Sentani.
Bupati menambahkan bahwa pemerintah sangat terbuka untuk dapat berkolaborasi dengan siapapun, terutama untuk pelayanan publik dan hak-hak terhadap masyarakat.
Untuk diketahui Pemerintah Republik Federal Jerman dan Pemerintah Republik Indonesia telah bekerja sama sejak tahun 1975. dan GIZ merupakan lembaga kerja sama teknis yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Federal Jerman untuk mendukung Pemerintah Republik Indonesia di bidang-bidang yang dikerjasamakan.
Forest and Climate Change (FORCLIME) dan Corruption Prevention in the Forestry Sector (CPFS), merupakan dua di antara 64 proyek kerjasama di Indonesia (termasuk global dan regional), di mana mitra utama FORCLIME adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sementara mitra utama CPFS adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Tambrauw, merupakan beberapa daerah fokus kerja sama FORCLIME dan CPFS.
Pada saat ini, khusus di Provinsi Papua, baik FORCLIME dan CPFS memiliki staf di daerah dan berkantor di Dinas LHK dan CPFS di Bappeda Kabupaten Jayapura.
