Jatinangor, lpplrku.jayapurakab.go.id Menuntaskan Isu Kemiskinan, dibutuhkan Kolaborasi Pusat dan Daerah. Demikian di sampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) Di hari ke-Lima Retreat Kepala Daerah Gelombang ke-dua yang di selenggarakan di Institut Pemerintahan Dalam Negri (IPDN) Kampus Jatinangor 25/6. Bupati dan Wakil Bupati Jayapura juga menjadi Peserta dari 87 Kepala Daerah yakni Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Memasuki hari ke Lima, para Kepala Daerah Tetap antusias dan bersemangat dalam mengikuti retreat dan menerima materi. Dikutip dari Laman Resmi Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, beberapa materi penting yang diikuti peserta meliputi, materi terkait geo politik dari Gubernur Lemhanas-RI, Ace Hasan Syadzily, yakni pentingnya Kepala Daerah dalam memahami Isu Geo Politik. Sebab kebijakan lokal saat ini turut dipengaruhi oleh kondisi global.
Selain itu Para peserta juga menerima materi dari Menteri Kebudayaan Fadli Zon, yang mana menyampaikan tentang pentingnya Kebudayaan menjadi pondasi dan aset Nasional (national treasure) yang perlu di jaga dan di kembangkan. Menurutnya Kepemimpinan Daerah pu harus memiliki kesadaran budaya yang tinggi karena Indonesia dikenal dengan kekayaan dan keunikan budaya yang luar biasa, serta peradabannya yang sangat tua. 
Selain itu, ke 87 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga menerima dan menyimak Materi dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Dr. (H.C) Zulkifli Hasan, Se.,M.Si tentang Kebijakan pemerintah dalam menciptakan swasembada pangan.
Dan hari ke -5 hari ini Rabu 25 Juni, Isu kemiskinan ekstrem menjadi salah satu pembahasan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Dia mengatakan, pemerintah berupaya keras untuk mengatasi persoalan kemiskinan dengan cara penguatan bantuan sosial (bansos), memperluas pembukaan lapangan pekerjaan, pemberian subsidi energi bagi kalangan yang membutuhkan, dan meningkatkan layanan sosial. Oleh karena itulah, Cak Imin mengajak para kepala daerah untuk menuntaskan isu kemiskinan tersebut dengan kolaborasi pusat dan daerah, tantangan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. “Karena itu mari para kepala daerah, kita bahu-membahu bersatu padu untuk mempercepat penanganannya,” ujarnya.
Selain itu, tak kalah penting dari Program Nasional yakni di sampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, ia menjelaskan peran yang dimiliki pemerintah daerah dalam program makan bergizi gratis (MBG). Dia mengatakan, setidaknya ada tiga peran pemda dalam mendukung program MBG. “Yang pertama adalah menyiapkan infrastruktur, kedua membangun rantai pasok, dan ketiga bersama-sama Badan Gizi menyelenggarakan penyaluran,” kata Dadan.
Selain itu, Dadan juga menyebut retreat kepala daerah memiliki manfaat besar dalam pelaksanaan MBG. Karena program ini dikelola terpusat, sehingga pemda sering kebingungan saat hendak melibatkan diri. Pada retreat inilah Badan Gizi Nasional mendapat kesempatan untuk mengetahui apa saja yang selayaknya disiapkan oleh pemda untuk memberikan dukungan bagi program MBG ini. “Banyak informasi yang awalnya tidak sampai ke pemerintah daerah karena program ini kan dikelola terpusat,” imbuhnya. “Tapi lama-kelamaan kemudian kita harus bersinergi dengan pemerintah daerah karena seluruh penerima manfaat ada di daerah, seluruh infrastruktur ada di daerah, pasti kepala daerah yang harus berperan lebih banyak di dalam program ini untuk melakukan harmonisasi,” tandas Dadan. (dok: rangkuman dari berbagai sumber)
(Admin: Antony
