SENTANI, lpplrku.jayapurakab.go.id – Focus Group Discussion (FGD) tingkat Kabupaten dan tingkat Kampung dalam melakukan kajian sosial budaya yang memberikan pengetahuan tentang Perlindungan Anak di Papua dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura Dr. Hana Hikoyabi, S.Pd., M.KP., di Sentani, Selasa (16/01/2024).
Sekda Hana dalam sambutan mengatakan FGD membahas analisis sosial perlindungan anak dalam konteks sosial budaya di Kabupaten Jayapura dapat terlaksana dengan baik bersama Yayasan Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan Papua atau YP2KP sebagai mitra dan UNICEF.
Kata Hana, kita semua tentu menyadari bahwa perlindungan anak adalah suatu aspek yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Anak-anak merupakan pilar utama bagi masa depan bangsa bagi Papua dan hak-hak mereka harus dijamin dan dilindungi.
“Jadi FGD ini menjadi suatu wadah yang sangat berarti untuk mendiskusikan bagaimana perlindungan anak dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks sosial budaya Papua terkhusus di Kabupaten Jayapura,” ujarnya.
Dengan keberagaman sosial budaya yang ada menawarkan konteks yang unik dan menarik untuk dianalisis.
“Tentu kita perlu bersama-sama memanggil, menggali pemahaman mendalam tentang bagaimana nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial dapat mempengaruhi perlindungan anak, lalu di FGD ini juga dapat menjadi ajang untuk merumuskan langkah-langkah konkrit dan solusi yang dapat diimplementasikan secara kolaboratif oleh berbagai pihak,” jelasnya.
FGD ini sebagai tonggak awal menuju perubahan positif dalam perlindungan anak di wilayah kita.
“Diskusi ini tidak hanya menjadi sebuah wacana tetapi juga menjadi langkah nyata dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita,” ungkap Sekda Hana.
Sementara itu, Fasilitator dan sebagai Narasumber FGD, Ngurah Suryawan mengakui FGD ini sangat penting untuk menjaring masukan informasi dan saran yang dibutuhkan untuk dianalisis dalam mengambil suatu kebijakan dengan dipadukan antara budaya dan tradisi yang ada di setiap tempat di Papua khususnya Kabupaten Jayapura.
“Oleh karena itu pemerintah maupun LSM dalam membuat kebijakan tidak boleh melakukan sepihak atau sendiri, tetapi harus melihat secara langsung dan mempelajari secara langsung apa yang terjadi di lingkungan tersebut karena itu sangat penting untuk mengambil suatu kebijakan tanpa menghilangkan tradisi atau aturan yang ada,” tandasnya.
