SENTANI, lpplrku.jayapurakab.go.id – Fenomena pemalangan gedung sekolah di Kabupaten Jayapura, sebagai kabupaten tertua di Provinsi Papua, akhir-akhir ini dianggap sebagai sebuah penghambat bagi pemerintah daerah.
Hal ini diungkapkan Penjabat (Pj) Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo, S.STP., M.Si.
“Saya rasa (pemalangan) ini sangat menghambat, saya tegaskan sekali lagi ini sangat menghambat. Pada saat anak-anak kita mau ujian baru dipalang sekolahnya, itu sangat menghambat. Pemalangan (gedung sekolah) ini tentu menjadi sebuah keprihatinan bagi kita semua, termasuk saya sebagai penjabat kepala daerah,” ujar Triwarno Purnomo ketika ditanya wartawan, usai membuka temu bisnis investasi sektor perikanan, di Lantai I Hotel Horison Sentani, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu, 31 Mei 2023.
Terkait persoalan ini, dirinya ingin agar semua komponen bisa lebih kompromi dan berjuang bersama-sama untuk mengubah cara berpikir masyarakat guna tidak melakukan aksi pemalangan terhadap fasilitas pendidikan di Kabupaten Jayapura, Papua.
“Jadi kalau tidak ada kompromi, saya pun tidak ada kompromi dan saya tegas terhadap hal itu,” tuturnya.
Sehingga, kita harus bisa lihat masing-masing punya posisi keberadaan aset yang berbeda-beda dan sangat bervariasi.
“Sekali lagi, kami sangat mengharapkan adanya niat baik untuk berbicara secara baik kepada pihak pemerintah. Harusnya ada kompromi lah dan tidak ada yang main-main palang begitu, apalagi sekolah. Jadi, saya tidak bisa di adu-adu seperti cara itu. Jika tidak ada kompromi, saya pun tidak ada kompromi, ya harus ditindak oleh aparat kepolisian yang melakukan pemalangan,” tegasnya.
Ia meminta kepada pihak keamanan untuk mengambil tindakan tegas terhadap fasilitas pendidikan yang dipalang.
“Silahkan pihak keamanan, saya minta untuk ambil tindakan. Karena ini fasilitas sekolah yang digunakan oleh anak-anak kita menempuh pendidikan atau belajar,” pinta mantan Pjs Bupati Asmat ini.
Untuk menyikapi persoalan ini, Triwarno menyebutkan, pihaknya tidak akan kompromi terhadap aksi-aksi pemalangan sekolah tersebut.
“Jadi kalau tidak ada kompromi, saya juga tidak ada kompromi dan saya tegas soal itu,” pungkas mantan Sekretaris DPRD Kabupaten Keerom ini.
Sebelumnya, ratusan siswa kelas VII dan VIII di SMP Negeri 7 Sentani serta murid SD Inpres Melam Hili Sentani tidak jadi mengikuti ujian kenaikan kelas. Setelah dua bangunan gedung sekolah itu dipalang oleh pemilik hak ulayat sejak Senin, 29 Mei 2023 lalu hingga saat ini palang di dua sekolah itu belum dibuka.
Sehingga para siswa dan guru-guru yang datang ke sekolah pada Selasa, 30 Mei 2023 pagi, dikejutkan dengan pintu kantor sekolah dan sejumlah ruang kelas juga sudah terpasang palang kayu di depan pintu masuk.
