SENTANI, lpplrku.jayapurakab.go.id – Tiga sektor perkebunan yaitu Kelapa, Pinang, Vanili dan Kakao menjadi fokus Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) pada tahun anggaran 2022.
“Kami lebih fokus pada pengembangan perkebunan di sektor Kakao. Ada produk lain di sektor perkebunan juga seperti kelapa, pinang bahkan vanili kita juga siap kembangkan, meskipun sudah diusahakan oleh pihak swasta. Jadi kami masih akan melanjutkan program pengembangan perkebunan di sektor kelapa, pinang dan vanili, selain itu juga kita akan kembangkan tanaman Kakao,” kata Kadisbunnak Kabupaten Jayapura, Ir. H. Sambodo Samiyana, M.Si., kepada wartawan di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (13/1/2022).
“Itu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata dan meningkatkan kesejahteraan petani Kakao atau pekebun, ya itu bisa menjadi contoh pembinaan. Jadi ada perusahaan, mereka juga punya tim pendamping yang siap mendampingi petani, menyiapkan bibit dan kemudian hasilnya di beli di situ juga. Maka itu, petaninya kita akan atur, siapa yang mengatur penjualan bibit, karena kakao ini kan bisnis mulai dari bibit sampai penjualan kakao itu bisnis semua. Sehingga banyak yang harus berperan di sini,” sambung pria yang akrab disapa Doddy.
Untuk tanaman Kakao ini merupakan komoditas unggulan di Kabupaten Jayapura yang menjadi target pengembangan di sektor perkebunan.
“Jadi modelnya seperti itu, petaninya sudah kita atur dari bawah, itu bisa dalam bentuk BUMKam (Badan Usaha Milik Kampung) atau dalam bentuk lainnya. Nanti luasan areal yang sudah kita peroleh tadi itu kita tinggal plotkan dengan GTMA. Ini wilayah adatnya siapa, nanti kelompok-kelompok tani itu akan dibangun berdasarkan wilayah adat,” kata Doddy.
Contohnya, untuk wilayah adat A nanti pengembangan tanaman kakao akan dikembangkan di lahan mana berdasarkan wilayah adat dan begitu juga di wilayah adat lainnya juga dikembangkan tanaman kakao di lahan lainnya.
“Jadi wilayah adat ini, nanti kembangkan sendiri tanaman kakao nya. Jangan di campur, nanti di wilayah adat ini padahal milik wilayah adat lain itu bisa buat ribet. Sehingga mulai dari situ kita akan atur kelompok tani nya untuk di tata ulang berdasarkan wilayah adat masing-masing,” sebut pria yang juga mantan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura tersebut.
Dalam pengembangan sektor perkebunan kakao ini juga membutuhkan peran dari pihak pemerintahan kampung, kata Doddy, dalam hal pembinaan BUMKam nya, itu mereka harus mengalokasikan minimal 100 juta rupiah untuk pengembangan kakao tersebut.
“Pihak pemerintahan kampung berperan di sini, dalam hal ini pembinaan BUMKam dengan mengalokasikan anggaran minimal 100 juta rupiah. Misalnya, kita sudah siapkan bibit, jadi kampung menyiapkan yang lain biar tidak sama. Karena dalam pengembangan ini ada keroyokan, perlu ada pembagian peran dan alokasi dana nya. Itu nanti yang coba kita atur, beberapa hari ini kita selalu berkomunikasi dengan semua lini untuk bisa bergerak bersama-sama guna mengembangkan atau meningkatkan produktivitas kakao,” tukasnya.
