SENTANI, lpplrku.jayapurakab.go.id – Melakukan Program Pemerintah Pusat, diminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah fokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem, menurunkan angka stunting, inflasi di Kabupaten Jayapura, hal itu ditegaskan Penjabat (Pj) Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo, S.STP., M.Si saat diwawancarai beberapa waktu lalu di Sentani.
Untuk Kabupaten Jayapura sesuai hasil pendataan, masyarakatnya tidak ada yang termasuk kategori kemiskinan esktrem.
“Sudah saya instruksikan kepada pimpinan-pimpinan OPD agar menyediakan bahan pokok (Bapok) seperti beras, yang nantinya disiapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan untuk dibagikan kepada masyarakat,” ujarnya.
“Kepada (54) OPD dapat melakukan langkah-langkah yang terukur dan memiliki data yang valid. Begitu juga dengan stunting, OPD harus memiliki data yang akurat serta tepat,” katanya.
Tidak hanya itu, pemda juga memberikan dukungan pembiayaan untuk membantu kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari dana Otonomi khusus (Otsus) agar masyarakat bisa sejahtera.
“Jaminan sosial yang diberikan pemda, salah satu cara mengatasi kemiskinan ekstrem itukan dari pusat berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kalau kita daerah membantu masyarakat ekonomi lemah dengan dukungan dana kepada kelompok UMKM,” ungkapnya.
Selain itu, Ia menjelaskan, pihaknya juga mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), untuk membangun jalan-jalan produksi, guna membantu masyarakat dalam meningkatkan produksi perkebunan dan pertanian.
“Yang harus dipahami, kami lakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrem, yang telah menjadi atensi pemerintah pusat pada 2024 ini. Sehingga pemerintah daerah dapat menyesuaikan dengan sumber daya yang ada,” jelasnya.
Triwarno mengungkapkan, selain dana Otsus yang diturunkan ke kampung, ada juga Alokasi Dana Desa (ADD) yang langsung dikelola oleh pemerintah kampung. Sehingga mereka akan membuat program penguatan ekonomi dengan sumber dana yang ada.
Penurunan kemiskinan ekstrem dapat diturunkan sesuai imbauan dari Bank Dunia, yakni pemerintah harus memberikan bantuan sosial dan subsidi, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar.
“Bank Indonesia telah memprediksi bahwa pada 2024 akan terjadi pertumbuhan ekonomi dikisaran lima persen, karena adanya kegiatan pemilihan umum (Pemilu), serta akses jual beli di pasaran maupun di semua tempat kembali lancar setelah vakum akibat pandemi Covid-19,” ucapnya.
